Komentar |
| LAKI dan sejumlah wartawan sepakat untuk mengawasi DD/ADD. |
PONTIANAK, KapuasRayaNews.com - Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Bersama sejumlah wartawan sepakat dan komitmen bersama untuk tetap konsisten lawan korupsi dan bangkitkan semangat untuk mengawasi pengelolaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD).
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum LAKI Burhanuddin Abdullah dengan didampingi pengurus LAKI dan sejumlah wartawan di Taman Perikanan TPI Pontianak-Kubu Raya, Jumat (27/11/2020) beberapa waktu lalu.
Hal ini kata Burhanuddin mengingat adanya pernyataan viral oknum Kepala Desa dan oknum Apdesi yang melecehkan LSM dan Wartawan.
”Kita berkumpul bersama agar kita bangkit semangat untuk lakukan pengawasan DD dan ADD, itu hak kita untuk mengawasi agar tidak disalahgunakan oleh Kepala Desa dan aparatur Desa, dan terbuka karena itu bersumber dari uang rakyat dari rakyat untuk rakyat. Tidak ada yang menghalangi, kalau ada yang menghalangi laporkan,” kata Burhanuddin Abdullah.
Menurut Burhanuddin, LSM, Ormas dan Wartawan bekerja dan dilindungi Undang - Undang, maka kalau ada yang menghalangi dan melecehkan LSM dan Wartawan laporkan. Termasuk kalau ada temuan korupsi dilakukan oknum Kepala Desa laporkan, buktikan kalau kita benar, tegas Burhanuddin.
Sejauh ini untuk di Kalimantan Barat menurut Burhanuddin, para Kepala Desa ada yang tertutup dalam mengelola dan menggunakan DD dan ADD, sehingga LAKI beberapa kali membuat laporan kepada Komisi Informasi dan dalam sidang KI dimenangkan LAKI.
Terpisah Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kubu Raya Ismail Djayusman di dampingi Sekretarinya Rudi Halik saat di temui sejumlah wartawan pada hari Selasa (01/12/2020) di mengatakan LSM dan wartawan bukan pengguna anggaran dan bukan pembuat kebijakan, wartawan hanya penyalur aspirasi masyarakat bukan untuk di musuhi.
Dan perlu di ketahui Dana Desa yang di kelola oleh para Kepala Desa itu bersumber dari uang negara, dimana uang negara adalah uang rakyat yang di kumpulkan dari pajak. "Rakyat Itu di dalamnya ada berbagai macam elemen masyarakat termasuk Ormas, LSM ada Wartawan di Pungut Pajak," tegasnya.
Kepala Desa adalah pejabat publik yang juga pengguna anggaran dan pembuat kebijakan, jadi kenapa LSM dan wartawan mereka musuhi," ucapnya.
Jadi saya menilai Vidio yang sengaja di buat oleh sekelompok oknum Kepala Desa Suka Bumi itu melalui alat digital saya menilai bahwa oknum Kepala Desa tersebut di duga belum siap jadi pejabat publik dan pelayan publik, serta saya sangat menyayangkan jika ada oknum Kepala Desa tidak koopratif sebagai pelayan publik, tandasnya.
"Perlu di ketahui, Pers adalah pilar ke-4 demokrasi.untuk itu saya juga menghimbau LSM dan rekan rekan seprovisi dapat terus melakukan pemantauan penggunaan DD dan ADD tetapi tetap berkejar sesuai kode etik karna kita juga di lindungi Undang-Undang," pungkasnya. (Yohanes)
